Posts

Showing posts with the label Fungsional Perbendaharaan

Standar Kompetensi Jabatan Perbendaharaan

Standar Kompetensi Jabatan Perbendaharaan Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehubungan dengan implementasi Jabatan Fungsional (JF) Pranata Keuangan APBN (PK APBN) dan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN (APK APBN), telah disetujui Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) melalui Surat Menteri PAN-RB Nomor B/269/M.SM.03.00/2021 tanggal 7 Oktober 2021 hal Persetujuan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan Negara. SKJ bagi JF PK APBN dan JF APK APBN disusun berdasarkan Kamus Kompetensi Teknis yang sesuai dengan karakteristik tugas jabatan dan PermenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas: Standar Kompetensi Teknis; Standar Kompetensi Manajerial; dan Standar Kompetensi Sosial Kultural. SKJ tersebut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi sebagai berikut: Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan; Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain; dan Uji Kompetensi Promosi. St...

Ukom Manajerial Sosial Kultural

Image
Ukom Manajerial Sosial Kultural Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagi rekan-rekan Jabatan Fungsional (Jafung) Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PK APBN) yang akan naik jenjang satu tingkat lebih tinggi yaitu dari Jenjang Mahir ke Jenjang Penyelia dan Jafung Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APK APBN) yang akan naik jenjang satu tingkat lebih tinggi yaitu dari Jenjang Ahli Pertama ke Jenjang Ahli Muda, selain diwajibkan mengikuti Pelatihan Penjenjangan Jafung PK APBN Penyelia dan Pelatihan Penjenjangan APK APBN Ahli Muda, diwajibkan juga mengikuti Uji Kompetensi Teknis dan Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural. Nah, kali ini kita akan menyampaikan apa saja Standar Kompetensi pada Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural. Standar Kompetensi ini memiliki 9 (sembilan) Unit Kompetensi, yaitu: Integritas Kerjasama Komunikasi Orientasi pada Hasil Pelayanan Publik Pengembangan Diri dan Orang Lain Mengelola Pe...

Uji Kompetensi Fungsional Perbendaharaan

Image
Uji Kompetensi Fungsional Perbendaharaan (Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan/atau Pranata Keuangan APBN) dalam rangka kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi secara umum dilaksanakan sebagai berikut (sesuai dengan Pengumuman Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PENG-11/PB.7/2022): Persyaratan pendaftaran Analis Pengelola Keuangan APBN dan/atau Pranata Keuangan APBN yang akan mengikuti Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi syarat sebagai berikut: Telah mengumpulkan Angka Kredit paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut: a . minimal sebesar 375 bagi Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda yang akan naik pada jenjang Ahli Madya; b. minimal sebesar 187,5 bagi Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama yang akan naik pada jenjang Ahli Muda; c. minimal sebesar 187,5 bagi Pranata Keuangan APBN Mahir yang akan naik pada jenjang Penyelia; dan d...

Program Studi Fungsional Perbendaharaan

Image
Program Studi Fungsional Perbendaharaan Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bagi rekan-rekan yang menunggu dan berharap untuk bisa menjadi fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PK APBN) dan Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APK APBN). Kementerian Keuangan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional PK APBN dan APK APBN telah membuka kesempatan untuk menjadi fungsional perbendaharaan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain di tahun 2022 ini. Logo Kementerian Keuangan Sesuai dengan Pengumuman dari Direktorat Sistem Perbendaharaan Nomor PENG-21/PB.7/2022 tanggal 15 November 2022 tentang Seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain Ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 , Daftar Program Studi Bidang Pendidikan Ekonomi, Keuangan, Akuntansi, Manajemen, Administrasi, dan H...

Perpindahan Jafung Perbendaharaan 2022

Image
Perpindahan Jafung Perbendaharaan 2022 Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bagi rekan-rekan yang menunggu dan berharap untuk bisa menjadi fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PK APBN) dan Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APK APBN), Kementerian Keuangan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional PK APBN dan APK APBN telah membuka kesempatan untuk menjadi fungsional perbendaharaan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain di tahun 2022 ini. Logo Kementerian Keuangan Adapun rencana timeline seleksi Perpindahan Jabatan JF APK APBN dan JF PK APBN Tahun 2022 adalah sebagai berikut: Pengumuman Uji Kompetensi (4 November 2022) Pendaftaran Calon Peserta (5 – 14 November 2022) Verifikasi Calon Peserta (15 – 27 November 2022) Penetapan dan Pengumuman Peserta (29 November 2022) Pelaksanaan Uji Kompetensi (5 dan 8 Desember 2022) Rekomendasi Pengangkatan (12 – 23 Desember 2022) Keterangan timeline...

Mekanisme Pembayaran dalam Pengadaan

Image
Mekanisme Pembayaran dalam Pengadaan Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh… Kementerian Keuangan melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyelenggarakan E-Learning Pejabat Pembuat Komitmen. E-Learning  ini dapat diakses menggunakan LMS Kementerian Keuangan yaitu Kemenkeu Learning Center (KLC) dengan alamat  https://klc2.kemenkeu.go.id . Logo Kemenkeu Learning Center Tujuan Program Mampu melaksanakan tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebutuhan Strategis Unit Pengguna yang Akan Dicapai Tersedianya SDM yang memenuhi standar kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga mampu melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan pada satuan kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sasaran (Target Learners) ASN yang ditugaskan menjadi PPK (Calon PPK)...

Pengendalian Pelaksanaan Kontrak Pengadaan

Image
Pengendalian Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh… Kementerian Keuangan melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyelenggarakan E-Learning Pejabat Pembuat Komitmen. E-Learning  ini dapat diakses menggunakan LMS Kementerian Keuangan yaitu Kemenkeu Learning Center (KLC) dengan alamat  https://klc2.kemenkeu.go.id . Logo Kemenkeu Learning Center Tujuan Program Mampu melaksanakan tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebutuhan Strategis Unit Pengguna yang Akan Dicapai Tersedianya SDM yang memenuhi standar kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga mampu melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan pada satuan kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sasaran (Target Learners) ASN yang ditugaskan menjadi PPK (Calo...

Pengadaan Barjas Secara Swakelola

Image
Pengadaan Barjas Secara Swakelola Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh… Kementerian Keuangan melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyelenggarakan E-Learning Pejabat Pembuat Komitmen. E-Learning  ini dapat diakses menggunakan LMS Kementerian Keuangan yaitu Kemenkeu Learning Center (KLC) dengan alamat  https://klc2.kemenkeu.go.id . Logo Kemenkeu Learning Center Tujuan Program Mampu melaksanakan tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebutuhan Strategis Unit Pengguna yang Akan Dicapai Tersedianya SDM yang memenuhi standar kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga mampu melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan pada satuan kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sasaran (Target Learners) ASN yang ditugaskan menjadi PPK (Calon PPK) Pe...

Penyusunan Rancangan Kontrak Pengadaan

Image
Penyusunan Rancangan Kontrak Pengadaan Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh… Kementerian Keuangan melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyelenggarakan E-Learning Pejabat Pembuat Komitmen. E-Learning  ini dapat diakses menggunakan LMS Kementerian Keuangan yaitu Kemenkeu Learning Center (KLC) dengan alamat  https://klc2.kemenkeu.go.id . Logo Kemenkeu Learning Center Tujuan Program Mampu melaksanakan tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebutuhan Strategis Unit Pengguna yang Akan Dicapai Tersedianya SDM yang memenuhi standar kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga mampu melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan pada satuan kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sasaran (Target Learners) ASN yang ditugaskan menjadi PPK (Calon PP...

Penyusunan KAK dan HPS

Image
Penyusunan KAK dan HPS Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh… Kementerian Keuangan melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyelenggarakan E-Learning Pejabat Pembuat Komitmen. E-Learning  ini dapat diakses menggunakan LMS Kementerian Keuangan yaitu Kemenkeu Learning Center (KLC) dengan alamat  https://klc2.kemenkeu.go.id . Logo Kemenkeu Learning Center Tujuan Program Mampu melaksanakan tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebutuhan Strategis Unit Pengguna yang Akan Dicapai Tersedianya SDM yang memenuhi standar kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga mampu melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan pada satuan kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sasaran (Target Learners) ASN yang ditugaskan menjadi PPK (Calon PPK) Persyaratan P...

E-Learning Pejabat Pembuat Komitmen

Image
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh… Kementerian Keuangan melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyelenggarakan E-Learning Pejabat Pembuat Komitmen. E-Learning  ini dapat diakses menggunakan LMS Kementerian Keuangan yaitu Kemenkeu Learning Center (KLC) dengan alamat  https://klc2.kemenkeu.go.id . Logo Kemenkeu Learning Center Tujuan Program Mampu melaksanakan tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebutuhan Strategis Unit Pengguna yang Akan Dicapai Tersedianya SDM yang memenuhi standar kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga mampu melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan pada satuan kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sasaran (Target Learners) ASN yang ditugaskan menjadi PPK (Calon PPK) Persyaratan Peserta dalam e-learning...

Download PMK SBM 2023

Image
Silahkan download PMK SBM 2023 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 yang diundangkan pada tanggal 20 Mei 2022 pada tautan di bawah ini Unduh Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Ta...