Pengelola Keuangan APBN

Berikut disampaikan penulisan uraian SPM 2024 sesuai dengan Rekomendasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Rekomendasi ini dikeluarkan pada tahun 2024 dan mungkin berlaku lain pada KPPN lain atau di tahun lain. Uraian SPM Perjalanan Dinas LS Bendahara Pembayaran Perjalanan Dinas sesuai ST No. ST-001/ST/2024 Tanggal 02/01/2024 Uraian SPM Perjalanan Dinas LS Penerima Pembayaran Perjalanan Dinas sesuai ST No. ST-001/ST/2024 Tanggal 02/01/2024 pelaksanaan 3-10 Januari 2024 Uraian SPM Kontraktual Termin Pembayaran Belanja Modal termin 3 sesuai BAPP Nomor SP- 22/WPB.14/2023 Tgl 3 Juli 2024 Uraian SPM Kontraktual Sekaligus Pembayaran Belanja Barang Sekaligus sesuai BAST Nomor 025/BAST/5211/2024 tanggal 10 Oktober 2024 Uraian SPM Retensi Pembayaran Belanja Modal sesuai BAST Nomor SP-3/WPB.03/KP.01.04/2024 Tanggal 06/09/2024, Jaminan Pemeliharaan Nomor 60.535.52.2022.0022-3 Tgl 08/09/2024 Uraian SPM Uang Muka Pembayaran Belanja Barang berupa Uang Muka, BAP Nomor SP-23/WPB.22/2024 ...

Silahkan download PMK SBM 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 yang diundangkan pada tanggal 5 Juli 2024 pada tautan di bawah ini UNDUH Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025. Logo Kementerian Keuangan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025. Penggunaan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 bersifat: batas tertinggi; atau dapat dilampaui. Standar Biaya Masukan Ta...

SBM 2024 Tiket Pesawat Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax, bagasi, dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya riil.  Download SBM 2024 Baca Juga artikel yang lain: Penulisan Uraian SPM 2024 Download PMK SBM 2025 SBM 2024 Tiket Pesawat SBM Hotel Penginapan 2024 SBM 2024 Taksi Perjadin Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali ...

SBM Hotel Penginapan 2024 Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.  Download SBM 2024 Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri kepada ajudan Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri, maka ajudan Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.  Baca Juga artikel yang lain: Penulisan Uraian SPM 2024 Download PMK SBM 2025 SBM 2024 Tiket Pesawat S...

SBM 2024 Taksi Perjadin Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/ pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya.  Download SBM 2024 Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya riil. Terkait dengan satuan biaya ini, dalam hal keadaan tertentu sehingga pegawai berangkat dari rumah/tempat tinggal, diperkenankan sepanjang masih dalam kota/kabupaten yang sama dengan lokasi kantor atau masih dalam wilayah Jabodetabek untuk yang lokasi kantornya di wilayah Jabodetabek dengan besaran setinggi-tingginya sebagaimana besaran yang diatur di PMK SBM. Baca juga artikel yang lain: Penulisan Uraian SPM 2024 Download PMK SBM 2025 SBM 2024 Tiket Pesawat SBM Hotel Penginapan 20...

Informasi Kinerja Anggaran RSPP Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh… Kementerian Keuangan melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyelenggarakan E-Learning Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). E-Learning  ini dapat diakses menggunakan LMS Kementerian Keuangan yaitu Kemenkeu Learning Center (KLC) dengan alamat  https://klc2.kemenkeu.go.id . Tujuan Program Setelah mengikuti E-Learning Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) peserta diharapkan mampu memahami penerapan penganggaran berbasis kinerja serta memahami konsep redesain sistem perencanaan dan penganggaran pada dokumen perencanaan penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebutuhan Unit Pengguna yang Akan Dicapai Tersedianya sumber daya manusia yang memahami penerapan penganggaran berbasis kinerja serta memahami konsep redesain sistem perencanaan dan penganggaran pada dokumen perenca...

Implementasi RSPP Perencanaan Penganggaran Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh… Kementerian Keuangan melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyelenggarakan E-Learning Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). E-Learning  ini dapat diakses menggunakan LMS Kementerian Keuangan yaitu Kemenkeu Learning Center (KLC) dengan alamat  https://klc2.kemenkeu.go.id . Tujuan Program Setelah mengikuti E-Learning Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) peserta diharapkan mampu memahami penerapan penganggaran berbasis kinerja serta memahami konsep redesain sistem perencanaan dan penganggaran pada dokumen perencanaan penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebutuhan Unit Pengguna yang Akan Dicapai Tersedianya sumber daya manusia yang memahami penerapan penganggaran berbasis kinerja serta memahami konsep redesain sistem perencanaan dan penganggaran pada doku...

Konsep RSPP Perencanaan Penganggaran Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh… Kementerian Keuangan melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyelenggarakan E-Learning Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). E-Learning  ini dapat diakses menggunakan LMS Kementerian Keuangan yaitu Kemenkeu Learning Center (KLC) dengan alamat  https://klc2.kemenkeu.go.id . Tujuan Program Setelah mengikuti E-Learning Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) peserta diharapkan mampu memahami penerapan penganggaran berbasis kinerja serta memahami konsep redesain sistem perencanaan dan penganggaran pada dokumen perencanaan penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebutuhan Unit Pengguna yang Akan Dicapai Tersedianya sumber daya manusia yang memahami penerapan penganggaran berbasis kinerja serta memahami konsep redesain sistem perencanaan dan penganggaran pada dokumen pe...

Silahkan download PMK SBM 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 yang diundangkan pada tanggal 3 Mei 2023 pada tautan di bawah ini Unduh Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Logo Kement...

e-learning Pelaporan Barang Milik Negara Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan menyelenggarakan program e-learning Pelaporan BMN. Program ini diakses menggunakan Kemenkeu Learning Center (KLC) pada alamat https://klc2.kemenkeu.go.id. Berikut kami sampaikan kisi-kisi soal pada kuis dimaksud. Tujuan Program Program pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap kegiatan Pelaporan Barang Milik Negara dalam kegiatan penatausahaan BMN kepada para pejabat / pegawai selaku Kuasa Pengguna Barang / Pengguna Barang / Pengelola Barang. Kebutuhan Strategis Unit Pengguna yang akan Dicapai Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sangat tergantung pada kualitas LKPP. Hal penting yang mendukung Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang berkualitas adalah Pelaporan Barang Milik Negara (BMN). Penatausahaan BMN merupakan kegiatan pengelolaan BMN yang sangat...

Verifikasi Tagihan Belanja PDLN (Perjalanan Dinas Luar Negeri) Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan menyelenggarakan program open access e-learning Verifikasi Tagihan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri. Program ini diakses menggunakan Kemenkeu Learning Center (KLC) pada alamat https://klc2.kemenkeu.go.id. Berikut kami sampaikan kisi-kisi soal pada kuis dimaksud. Tujuan Program Tujuan dari program ini adalah peserta mampu melakukan verifikasi tagihan belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sesuai peraturan yang berlaku. Standar Kompetensi Melakukan verifikasi tagihan belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sesuai aturan yang berlaku. Kompetensi Dasar Melakukan verifikasi tagihan belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sesuai aturan yang berlaku menjelaskan pengaturan Perjalanan Dinas Luar Negeri; dan melakukan verifikasi tagihan belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri....

Standar Kompetensi Jabatan Perbendaharaan Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehubungan dengan implementasi Jabatan Fungsional (JF) Pranata Keuangan APBN (PK APBN) dan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN (APK APBN), telah disetujui Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) melalui Surat Menteri PAN-RB Nomor B/269/M.SM.03.00/2021 tanggal 7 Oktober 2021 hal Persetujuan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan Negara. SKJ bagi JF PK APBN dan JF APK APBN disusun berdasarkan Kamus Kompetensi Teknis yang sesuai dengan karakteristik tugas jabatan dan PermenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas: Standar Kompetensi Teknis; Standar Kompetensi Manajerial; dan Standar Kompetensi Sosial Kultural. SKJ tersebut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi sebagai berikut: Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan; Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain; dan Uji Kompetensi Promosi. St...

Ukom Manajerial Sosial Kultural Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagi rekan-rekan Jabatan Fungsional (Jafung) Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PK APBN) yang akan naik jenjang satu tingkat lebih tinggi yaitu dari Jenjang Mahir ke Jenjang Penyelia dan Jafung Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APK APBN) yang akan naik jenjang satu tingkat lebih tinggi yaitu dari Jenjang Ahli Pertama ke Jenjang Ahli Muda, selain diwajibkan mengikuti Pelatihan Penjenjangan Jafung PK APBN Penyelia dan Pelatihan Penjenjangan APK APBN Ahli Muda, diwajibkan juga mengikuti Uji Kompetensi Teknis dan Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural. Nah, kali ini kita akan menyampaikan apa saja Standar Kompetensi pada Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural. Standar Kompetensi ini memiliki 9 (sembilan) Unit Kompetensi, yaitu: Integritas Kerjasama Komunikasi Orientasi pada Hasil Pelayanan Publik Pengembangan Diri dan Orang Lain Mengelola Pe...

Silahkan download PMK 210 Tahun 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diundangkan pada tanggal 28 Desember 2022 pada tautan di bawah ini Unduh Peraturan ini mencabut PMK Nomor 190/PMK.05/2012 jo. PMK 178/PMK.05/2018 SUBSTANSI PERUBAHAN Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran . Simplifikasi proses pembayaran untuk memudahkan dan mempercepat proses pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN Modernisasi Proses Pembayaran . Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dioptimalisasikan untuk modernisasi pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Penyempurnaan Pengaturan Pejabat Perbendaharaan . Penyempurnaan Pengaturan terkait Pejabat Perbendaharaan dan mendukung jafung pengelola keuangan APBN. Hal-Hal Lainnya . Hal-hal lainnya yang menjadi substansi pengaturan, diantaranya Ruang Lingkup, Komposisi dan Amanat Pengaturan. Logo Kementerian Keuangan Simplifikasi Pelaksanaan Anggara...