Pengelola Keuangan APBN

U-Komprehensif Manajemen Kas Satker Dalam e-Learning Manajemen Kas Satuan Kerja (Satker), terdapat lima materi yang harus dipelajari oleh peserta, antara lain. Perpajakan Pelaksanaan Anggaran. Pengelolaan PNBP. Pengelolaan Hibah. Perencanaan Kegiatan dan Kebutuhan Kas. Aplikasi Penarikan Dana. Yang akan kita tampilkan di sini adalah materi atau kisi-kisi Ujian Komprehensif e-Learning Manajemen Kas Satker. So, silahkan disimak materi atau kisi-kisi yang mungkin muncul dalam Ujian Komprehensif. Kami tidak bertanggung jawab atas kebenaran jawaban tersebut. E-Learning ini dapat diakses pada Kemenkeu Learning Center . e-Learning Manajemen Kas Satuan Kerja Berikut Materi atau Kisi-Kisi Manajemen Kas Satker SOAL (JAWABAN ADA DI BAWAH) Pemutakhiran RPD Bulanan perlu dilakukan karena adanya. (Jawaban ada di bawah) HIbah yang diterima tunai dan digunakan langsung oleh satuan kerja tanpa melalui BUN dapat diakui sebagai pendapatan hibah jika telah dilaporkan kepada BUN. Dokumen yang digunakan...

e-Learning Perencanaan Kegiatan dan Kebutuhan Kas (Materi atau Kisi-Kisi) – Manajemen Kas Satuan Kerja. Dalam e-Learning Manajemen Kas Satuan Kerja, terdapat lima materi yang harus dipelajari oleh peserta, antara lain. Perpajakan Pelaksanaan Anggaran. Pengelolaan PNBP. Pengelolaan Hibah. Perencanaan Kegiatan dan Kebutuhan Kas. Aplikasi Penarikan Dana. Yang akan kita bahas di sini adalah materi atau kisi-kisi pada materi keempat, yaitu Perencanaan Kegiatan dan Kebutuhan Kas. So, silahkan disimak materi atau kisi-kisi yang mungkin muncul dalam Quiz dan kami tidak bertanggung jawab atas kebenaran jawaban. E-Learning ini dapat diakses pada Kemenkeu Learning Center . e-Learning Pengelolaan Hibah Berikut Materi atau Kisi-Kisi Perencanaan Kegiatan dan Kebutuhan Kas SOAL (JAWABAN ADA DI BAWAH) Dokumen yang menjadi dasar penyusunan rencana kegiatan adalah. (Jawaban ada di bawah) Kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan tanpa melalui proses pelelangan dalam pengadaan barang/jasa adalah definisi...

e-Learning Pengelolaan Hibah (Materi atau Kisi-Kisi) Dalam e-Learning Manajemen Kas Satuan Kerja, terdapat lima materi yang harus dipelajari oleh peserta, antara lain. Perpajakan Pelaksanaan Anggaran. Pengelolaan PNBP. Pengelolaan Hibah. Perencanaan Kegiatan dan Kebutuhan Kas. Aplikasi Penarikan Dana. Yang akan kita bahas di sini adalah materi atau kisi-kisi pada materi ketiga, yaitu Pengelolaan Hibah. Penulis hanya memberikan perkiraan soal dan tidak bertanggung jawab atas kebenaran jawaban. So, silahkan disimak materi atau kisi-kisi yang mungkin muncul dalam Quiz. E-Learning ini dapat diakses pada Kemenkeu Learning Center . e-Learning Pengelolaan Hibah Berikut Materi atau Kisi-Kisi Pengelolaan Hibah SOAL Bentuk HIbah yang tidak dapat diterima yakni. (Jawaban ada di bawah) Apabila pemberi hibah menilai bahwa pemanfaatan hibah oleh Kementerian tidak sesuai dengan isi perjanjian hibah dan meminta dana hibah dikembalikan, tindakan yang dilakukan Kementerian. (Jawaban ada di bawah) Rencan...

Pengelolaan PNBP MKN Menengah Sehubungan dengan pelaksanaan Program Unggulan (PU), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan menyelenggarakan Program Digital Learning Manajemen Keuangan Negara (MKN) Menengah. Program ini merupakan kelanjutan dari Program Digital Learning MKN Dasar. Tujuan Program Digital Learning MKN Menengah merupakan pelatihan lanjutan dalam rangka membekali kompetensi teknis pengelolaan keuangan di tingkat Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. Persyaratan Peserta Peserta program Digital Learning MKN Menengah merupakan peserta yang telah menyelesaikan (alumni) Program Digital Learning MKN Dasar pada tahun sebelumnya. Logo Kementerian Keuangan Program Pelatihan BPPK melalui Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan program Digital Learning MKN Menengah yang terdiri dari empat program pelatihan, yaitu: E-Learning Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja E-Learning Manajemen Kas Satuan Kerja E-Learning Manajemen Komitmen E-Learn...

Perpajakan Pelaksanaan Anggaran MKN Sehubungan dengan pelaksanaan Program Unggulan (PU), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan menyelenggarakan Program Digital Learning Manajemen Keuangan Negara (MKN) Menengah. Program ini merupakan kelanjutan dari Program Digital Learning MKN Dasar. Tujuan Program Digital Learning MKN Menengah merupakan pelatihan lanjutan dalam rangka membekali kompetensi teknis pengelolaan keuangan di tingkat Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. Persyaratan Peserta Peserta program Digital Learning MKN Menengah merupakan peserta yang telah menyelesaikan (alumni) Program Digital Learning MKN Dasar pada tahun sebelumnya. Logo Kementerian Keuangan Program Pelatihan BPPK melalui Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan program Digital Learning MKN Menengah yang terdiri dari empat program pelatihan, yaitu: E-Learning Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja E-Learning Manajemen Kas Satuan Kerja E-Learning Manajemen Komitmen ...

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Sehubungan dengan pelaksanaan Program Unggulan (PU), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan menyelenggarakan Program Digital Learning Manajemen Keuangan Negara (MKN) Menengah. Program ini merupakan kelanjutan dari Program Digital Learning MKN Dasar. Tujuan Program Digital Learning MKN Menengah merupakan pelatihan lanjutan dalam rangka membekali kompetensi teknis pengelolaan keuangan di tingkat Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. Persyaratan Peserta Peserta program Digital Learning MKN Menengah merupakan peserta yang telah menyelesaikan (alumni) Program Digital Learning MKN Dasar pada tahun sebelumnya. Logo Kementerian Keuangan Program Pelatihan BPPK melalui Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan program Digital Learning MKN Menengah yang terdiri dari empat program pelatihan, yaitu: E-Learning Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja E-Learning Manajemen Kas Satuan Kerja E-Learning Manajemen Komitmen E...

Dokumen Persiapan Pemeriksaan BPK “Dokumen apa saja sih yang biasanya perlu dipersiapkan dalam rangka pemeriksaan BPK??” Pertanyaan itulah yang biasanya sering muncul ketika akan ada pemeriksaan dari BPK. Nah kali ini kita akan membahas tentang dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pemeriksaan dimaksud. Tetapi, yang akan kita bahas disini adalah dokumen pemeriksaan dari segi pengadaannya . Bagi para pengelola keuangan negara, pemeriksaan keuangan BPK merupakan keniscayaan. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. So, buat kalian para pengelola keuangan negara terutama Pejabat Pembuat Komitmen, ini nih yang perlu kalian persiapkan berdasarkan pengalaman penulis. Dokumen Usulan/Permohonan Paket P...

Download Aturan Fungsional Perbendaharaan Fungsional Perbendaharaan merupakan fungsional yang tergolong baru. Bahkan, peraturan terkait tunjangan jabatan ini, baru diundangkan/berlaku pada tanggal 07 Januari 2021. Yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Perpres Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berikut merupakan aturan terkait jabatan fungsional perbendaharaan negara yang harus dipedomani bagi yang akan/sudah masuk ke dalam fungsional ini. Peraturan Menteri PANRB Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN Peraturan Badan Kepegawaian Negara Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pr...

Kapan e-purchasing/(e-katalog) OnlineShop dibuka Logo e-katalog LKPP E-purchasing, salah satu metode pemilihan penyedia Barang yang dikelola LKPP dan diatur Perpres No 12 Tahun 2021 beserta aturan turunannya. E-purchasing merupakan pembelian secara elektronik yang tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik atau toko daring. Katalog elektronik ini, kita lebih sering menyebutnya dengan sebutan e-katalog ( https://e-katalog.lkpp.go.id/home ). Salah satu komoditas atau kategori di dalamnya adalah komoditas online shop. Di dalam komoditas online shop ini, terdapat banyak sekali produk yang berkaitan dengan teknologi informasi, diantaranya server, storage, switch hingga Laptop/Notebook dan PC (Personal Computer). Ada juga beberapa lisensi yang dapat kita klik di dalam komoditas ini. So, bagi saya yang berada di Satuan Kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi, komoditas ini sangat diperlukan. Kapan e-purchasing/(e-katalog) OnlineShop dibuka Masih ingat di benak saya ketika L...